Purbaya Yudhi Sadewa dan Arah Baru Kebijakan Fiskal Indonesia 2025–2026

Purbaya Yudhi Sadewa dan Tantangan Awal sebagai Menteri Keuangan

Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 mencatat pengangkatan ini sebagai bagian penting dari restrukturisasi kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal menjabat, Purbaya menegaskan bahwa fokus kebijakan fiskal tidak akan mengalami perubahan fundamental, tetapi akan diarahkan pada konsistensi pelaksanaan dan perbaikan teknis birokrasi.

Dalam pernyataannya kepada Reuters (19 September 2025), Purbaya menegaskan bahwa aturan fiskal Indonesia saat ini sudah cukup memadai sehingga tidak perlu diubah. Pernyataan ini mengirimkan sinyal kuat kepada pasar bahwa kesinambungan kebijakan tetap terjaga. Stabilitas fiskal menjadi pesan utama, terutama di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi dunia dan fluktuasi harga komoditas.

Namun, di balik komitmen menjaga kesinambungan fiskal, Purbaya langsung menyoroti kelemahan Core Tax Administration System (Coretax). Sistem yang dirancang untuk memodernisasi administrasi pajak ini masih menuai banyak keluhan dari wajib pajak. Menurut laporan DDTCNews (19 September 2025) dan Kontan (21 September 2025), berbagai gangguan teknis menghambat kelancaran pelaporan pajak. Purbaya bahkan menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan perbaikan berjalan sesuai kebutuhan publik.

Selain isu perpajakan, pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan menempatkan dana pemerintah di bank milik negara sebesar Rp200 triliun guna mendukung pembiayaan koperasi desa, sebagaimana dilaporkan Reuters (15 September 2025). Program ini diharapkan memperkuat ekonomi desa, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan dari akar rumput. Di sisi lain, pemerintah tengah mengkaji insentif agar devisa dolar AS tetap berada di dalam negeri guna memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah.

Isu cukai juga tetap menjadi perhatian penting. Meskipun belum disampaikan langsung oleh Purbaya, laporan Bea Cukai menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cukai triwulan I 2025 mencapai Rp57,4 triliun, dengan Cukai Hasil Tembakau (CHT) menyumbang sekitar 97 persen. CHT masih menjadi tulang punggung penerimaan cukai, sementara rencana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali tertunda hingga akhir 2025.

Coretax dan Reformasi Administrasi Pajak

Coretax menjadi ujian pertama Purbaya. Sistem yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi pajak justru mendapat kritik karena bug teknis dan respons layanan yang lambat. Dalam sidak perdananya melalui Kring Pajak, Purbaya menemukan perbedaan antara laporan internal DJP dengan keluhan nyata wajib pajak. Ia menegaskan bahwa budaya “asal bapak senang” harus diakhiri agar sistem dapat berfungsi optimal.

Reformasi administrasi pajak melalui Coretax tidak hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut integritas birokrasi. Keberhasilan sistem ini akan menentukan kredibilitas fiskal Indonesia, mengingat target penerimaan pajak masih menjadi instrumen utama pembiayaan negara. Jika Coretax tidak segera diperbaiki, risiko penurunan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Stabilitas Fiskal sebagai Pilar Kepercayaan Pasar

Purbaya menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas. Dengan defisit APBN yang terjaga, pemerintah ingin memastikan kredibilitas kebijakan tetap terjaga di mata investor domestik dan global. Konsistensi kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah sebelumnya untuk menjaga defisit di bawah tiga persen PDB.

Kepastian fiskal memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih fokus pada kebijakan teknis. Dalam pandangan Purbaya, adaptasi kebijakan yang lebih cepat terhadap dinamika global akan lebih efektif dibandingkan mengubah aturan fiskal inti. Pernyataan ini mendapat liputan luas karena dianggap memberikan kepastian kepada pasar keuangan.

Penempatan Dana Pemerintah di Bank BUMN

Langkah penempatan dana pemerintah di bank milik negara senilai Rp200 triliun menjadi salah satu strategi inovatif. Dana ini diarahkan untuk pembiayaan koperasi desa dalam program Merah Putih. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Dengan model ini, pemerintah berharap dapat menciptakan efek ganda: menjaga likuiditas perbankan sekaligus memperkuat basis ekonomi pedesaan. Skema ini juga mendukung agenda pembangunan inklusif yang menekankan pemerataan pertumbuhan.

Cukai Hasil Tembakau dan Potensi Ekspansi Objek

Penerimaan cukai hingga triwulan I 2025 menunjukkan dominasi CHT sebesar Rp55,7 triliun dari total Rp57,4 triliun. Angka ini mencerminkan peran strategis tembakau terhadap fiskal negara. Sementara itu, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berkontribusi sekitar Rp1,6 triliun, dan etil alkohol Rp35,8 miliar.

Rencana pengenaan cukai MBDK kembali belum terealisasi pada 2025. Meskipun sudah beberapa kali masuk dalam pembahasan RAPBN, regulasi turunan belum diterbitkan. Hal ini mencerminkan tantangan implementasi kebijakan kesehatan yang bersinggungan dengan kepentingan industri dan konsumen.

Ke depan, Purbaya diperkirakan akan menghadapi dilema antara menjaga penerimaan negara dari CHT dan menyeimbangkan aspek kesehatan publik. Data Kementerian Keuangan (2025) menegaskan bahwa lebih dari 90 persen penerimaan cukai berasal dari tembakau, sehingga kebijakan ini akan sangat menentukan arah fiskal Indonesia.

Insentif Devisa dan Stabilitas Rupiah

Pemerintah juga tengah mengkaji pemberian insentif untuk menahan devisa dolar AS di dalam negeri. Langkah ini penting mengingat tekanan eksternal terhadap rupiah masih tinggi. Dengan menahan aliran dolar, pemerintah berharap dapat memperkuat cadangan devisa dan mengurangi risiko volatilitas nilai tukar.

Kebijakan ini dipandang sebagai strategi jangka pendek untuk menjaga stabilitas makro. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada desain insentif dan koordinasi antar lembaga keuangan.

Komunikasi Publik dan Gaya Kepemimpinan

Purbaya tampil di berbagai media dengan gaya komunikasi yang lugas. Dalam wawancara dengan KompasTV (19 September 2025), ia menyampaikan isu global dan domestik dengan bahasa sederhana agar lebih mudah dipahami masyarakat. Gaya komunikasinya yang langsung menyinggung persoalan teknis dianggap sebagai upaya membangun transparansi dan kepercayaan publik.

Meski dikenal lugas, ia juga kritis terhadap laporan internal kementerian yang dinilai tidak sesuai dengan realita lapangan. Sikap ini menunjukkan kombinasi antara populisme komunikasi dan ketegasan teknokratis.

Tantangan dan Prospek ke Depan

Purbaya menghadapi sejumlah tantangan besar. Pertama, reformasi Coretax harus segera membuahkan hasil agar tidak merusak kepatuhan pajak. Kedua, strategi penempatan dana pemerintah di bank BUMN harus benar-benar memberikan dampak pada koperasi desa dan tidak berhenti pada pencatatan fiskal. Ketiga, kebijakan cukai memerlukan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan agenda kesehatan publik. Keempat, insentif devisa harus dirancang hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi di pasar keuangan.

Jika langkah-langkah ini berhasil dilaksanakan secara konsisten, prospek ekonomi Indonesia dapat tetap optimistis di tengah tantangan global. Konsistensi fiskal, inovasi kebijakan, dan komunikasi publik yang transparan akan menjadi modal utama Purbaya dalam memimpin Kementerian Keuangan.

(*)